ÞJelaskan perbedaan antara budaya politik parokial, kaula dan partisipan ! Pada mayarakat dengan budaya politik seperti ini seringkali Client (rakyat) memperoleh pekerjaan, karir politik, dan jabatan-jabatan birokrasi sangat ditentukan oleh kecerdikannya memelihara dan memanfaatkan hubungan pribadi dan hubungan politik dengan pemegang 1Komunikasi antarpribadi dimulai dengan diri pribadi (self) Dalam berkomunikasi, terdapat berbagai persepsi komunikasi yang menyangkut pengamatan dan pemahaman. Semua hal tersebut dihasilkan dari dalam diri individu. Oleh karena itu, artinya komunikasi antar pribadi dibatasi oleh siapa diri kita dan bagaimana pengalaman kita. Budayapolitik toleransi cenderung lebih memfokuskan pada kerjasama dalam menyelesaikan masalah dan sikap netral, respek lebih diutamakan. Budaya politik partisipatif cenderung dominan dengan partisipasi rakyat yang aktif sebagai elemen politik dan belum tentu bersikap netral karena mereka merasa dapat menerima atau menolak setiap isu yang ada secara subyektif bukan fokus pada penyelesaiannya. 2 Tuliskan, apa sajakah unsur-unsur budaya politik yang menonjol dalam sistem politik di Indonesia ! 3. Jelaskan, bagaimana pengaruh birokrasi terhadap suatu budaya politik di Indonesia ! 4. Jelaskan 4 (empat) tahapan dalam sosialisai politik yang dilakukan seorang anak menurut Easton dan Dennis ! 5. Jelaskan perbedaan budaya politik Jelaskanmengapa keterbukaan itu perlu? 2. Budaya politik yang ditandai oleh anggota masyarakat yang ikut secara aktif dalam kegiatan politik disebut dengan budaya politik . a. Parokial d. Modern. b. Kaula e. Tradisional. c. Partisipan. 2. Partai politik Toleransi, yaitu kesediaan individu untuk menerima pandangan-pandangan politik SeminarNasional Politik dan Kebudayaan yang diselenggarakan pada tanggal 24-25 Oktober 2016, menampilkan pembicara utama: Philips J. Vermonte, Ph.D. (Direktur Eksekutif CSIS Indonesia), Dedi Mulyadi, SH. (Bupati Kabupaten Purwakarta), dan Dr. Budi Rajab (Departemen Antropologi FISIP Unpad). MenurutGabriel A. Almond dan Sidney Verba kebudayaan politik suatu bangsa merupakan distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik diantara masyarakat bangsa itu, yang tidak lain adalah pola tingkah laku individu yang berkaitan dengan kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota dalam suatu sistem politik (Sastroatmodjo, 1995 Kondisimasyarakat dalam budaya politik partisipan mengerti bahwa mereka berstatus warga negara dan memberikan perhatian terhadap sistem politik.Mereka memiliki kebanggaan terhadap sistem politik dan memiliki kemauan untuk mendiskusikan hal tersebut. Mereka memiliki keyakinan bahwa mereka dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan publik dalam beberapa tingkatan dan memiliki kemauan untuk 16 Topik : Masyarakat Multikultural dan Perubahan Sosial. Kita harus menyadari bahwa kehidupan masyarakat Indonesia sangat majemuk dalam suku bangsa dan budaya. Keberagaman suku bangsa dan budaya itu akan berdampak negatif, berupa timbulnya pertentangan antarbudaya jika tidak benar-benar ditangani secara tepat. Pengertianbudaya politik adalah seperangkat sikap yang terdiri atas beragam kepercayaan dan sentimen yang memberi ketertiban serta makna pada proses sosial dan interaksi sosial terkait politik. Sehingga kajian ini memberikan asumsi serta aturan mendasar yang mengatur perilaku dalam sistem perpolitikan yang ada. Budayapolitik partisipan (participant political culture), yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi. 2. Karena Budaya politik yang mempunyai sikap mental yang absolut memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang. dianggap selalu sempurna dan tak dapat diubah lagi. 5 Jelaskan perbedaan budaya politik partisipan dengan budaya politik toleransi, berikan contoh dari perbedaan tersebut ! 6. Jelaskan dengan memberi alasan bagaimana metode yang kerap diterapkan dalam sosialisasi politik di negara-negara berkembang pada umumnya ! 7. Dalammakalah ini kami akan mengupas pengertian dari budaya politik, ciri-ciri budaya politik, macam-macam budaya politik dan tipe-tipe budaya politik. Dalam empat aspek tersebut kami jelaskan sesuai dengan sumber yang kami dapat sebagai referensi atau acuan kami untuk megupas materi bab pertama dalam mata pelajaran PKn kelas XI untuk SMA/MA Deskripsikanapa itu budaya politik partisipan. 3. Deskripsikan apa arti budaya politik bersifat neo-patrimonialistik. Jelaskan pendapat kelompokmu bagaimana budaya politik yang berkembang pada masa orde baru dan masa reformasi. musyawarah, toleransi, dan tenggang rasa. Menurut S. Yudohusodo, untuk menerapkan budaya politik partisipatif ada 2 Budaya Politik Islam, lebih mendasarkan idenya dalam bentuk keyakinan dan nilai-nilai agam islam. 3. Budaya Politik Modern, budaya politik yang sifatnya netral, tanpa berdasarkan budaya atau agama-agama tertentu. Contoh Budaya Politik di Indonesia - Ikut serta dalam PEMILU bagi yang telah memenuhi syarat. 5mVcs. Rakyat menjadi salah satu faktor penting yg berperan serta aktif dlm penyelenggaraan sebuah negara. Sehingga, peranan rakyat sebagai faktor pendukung pemerintah sangat dibutuhkan dlm kehidupan. Salah satu peran rakyat yg mesti dijalankan dengan-cara benar yakni dlm hal budaya politik. Budaya politik sendiri memilik beberapa tipe, salah satu tipe budaya politik yg cukup familiar dlm kehidupan penduduk yaitu budaya politik partisipan & budaya politik kawula. Budaya politik partisipan ialah salah satu dr tiga tipe dasar budaya politik yg dicirikan dgn adanya partisipasi tinggi warga dlm kegiatan politik. Karakteristik yg identik dgn budaya politik partisipan dapat dilihat dr perspektif sikap warga yg condong aktif turut serta dlm kehidupan bernegara. Orientasi warga terhadap objek politik pun mampu terlihat melalui aspek apa yg dihasilkan input, serta apa yg menjadi hasil output. Orientasi pada input dapat mencakup keikutsertaan aktif penduduk dlm penyelenggaraan pemilu & kegiatan politik lainnya, sementara untuk orientasi output, mampu berbentukkegiatan menolak maupun menerima kebijakan pemerintah, sikap kritis terhadap pemerintah, & lain sebagainya. Budaya Politik Partisipan Pengertian Budaya Politik Partisipan Pengertian Budaya Politik Partisipan Menurut Para Ahli Ciri Budaya Politik Partisipan Masyarakat menyadari bahwa dirinya merupakan warga negara yg aktif & bersikap partisipatif Masyarakat menyadari bahwa dirinya memiliki hak & kewajiban selaku warga negara Masyarakat dengan-cara sadar menerima atau menolak kebijakan politik pemerintah Masyarakat mampu menggunakan hak & menuntut tanggung jawabnya selaku warga negara Masyarakat tak begitu saja mendapatkan nasibnya & kondisi hidupnya Contoh Budaya Politik Partisipan Menyaksikan debat calon pemimpin untuk mengetahui mutu, visi & misi para kandidat pemimpin politik & memutuskan mana calon yg akan diseleksi dlm pilpres nanti Menyumbangkan pemikiran lewat media untuk mendiskusikan kebijakan politik yg dibentuk oleh pemerintah Aksi ikut turun ke jalan aksi untuk menyuarakan pendapat Ikut menandatangani petisi online selaku penggalan dr partisipasi politik lewat media online Datang ke TPS untuk mencoblos tatkala pemilu Komplain pada pemerintah tatkala janji pemilu tak ditepati Budaya politik partisipan dengan-cara fundamental begitu berhubungan dengam negara dgn berasakan tata cara politik demokrasi. Dimana dlm hal ini, negara yg menganut tata cara politik demokrasi berorientasi pada terbentuknya budaya politik partisipan. Negara yg demokratis memberi ruang pada warganya untuk berpartisipasi aktif dlm kegiatan berpolitik dr menentukan pemimpin, menemani kepemimpinan, sampai menurunkan pemimpin jika terbukti melanggar kontrak sosial. Pada level partisipasi yg relatif tinggi, posisi warga masyarakat dlm budaya politik partisipan ini bukan lagi pada level misal diluar pemerintahan dlm penyelenggaraan negara melainkan menjadi cuilan penting yg tak terpisahkan dr pemerintahan itu sendiri. Masyarakat bukan lagi menjadi faktor eksternal atau pihak luar dr penguasa, melainkan bagian dr penguasa. Dalam budaya politik partisipan, masyarakat memiliki peranan dlm kekuasaan untuk memantau bagaimana kinerja penguasa, pemerintah atau penyelenggara negara. Budaya politik ini condong menyamarkan garis pemisahan kekuasaan antara pemerintah dgn warga penduduk dlm kehidupan berpolitik di suatu negara. Budaya politik partisipan pula dapat menjadi penentuan sikap, tindakan serta keterlibatan setiap individu di penduduk dlm kehidupan berbangsa & bernegara, yg bertujuan untuk menggapai keinginan bangsanya, dgn orientasi politik yg mendominasi. Pengertian Budaya Politik Partisipan Budaya politik partisipan yaitu suatu acara seseorang dlm masyarakat untuk ikut serta dengan-cara aktif dlm proses penyeleksian pemimpin-pemimpin dlm ranah politik pada penyeleksian umum dengan-cara pribadi, serta dlm penetapan kebijaksanaan lazim serta kebijakan pembangunan nasional dengan-cara tak langsung. Budaya politik partisipan ialah salah satu bentuk budaya yg berpedoman pada aspek warga penduduk , serta diorientasikan untuk menyadari bahwa seorang indovidu merupakan serpihan dr keseluruhan metode, struktur, administrasi & proses pemerintahan, terkait dgn bidang politik. Budaya politik partisipan adalah budaya yg menggambarkan sikap atau tindakan yg menunjukkan keikutsertaan dengan-cara aktif dgn kesadaran politik yg tinggi dlm kehidupan bermasyarakat & bernegara. Pengertian Budaya Politik Partisipan Menurut Para Ahli Adapun beberapa pemahaman budaya politik partisipan yg dikemukakan oleh para andal, selaku berikut Almond & Verba Budaya politik partisipan yaitu budaya politik yg ditandai dgn partisipasi aktif individu selaku anggota aktif dlm lingkup politik. Partisipasi aktif ini memperlihatkan keterlibatan individu maupun kalangan dlm derma suara lewat voting, serta terhimpunnya informasi yg banyak mengenai politik. Dalam hal ini, terbentuknya inisiatif seseorang, yg dgn sendirinya menyadari setiap hak & kewajibannya dlm politik. Diharapkan sikap aktif seseorang, supaya tak condong bersikap pasif maupun mendapatkan begitu saja kondisi, berdisiplin mati, & tunduk terhadap kondisi. Ciri Budaya Politik Partisipan Budaya politik partisipan mempunyai beberapa ciri selaku berikut Masyarakat menyadari bahwa dirinya merupakan warga negara yg aktif & bersikap partisipatif Warga negara merupakan faktor penting dr penyelenggaraan suatu negara. Oleh karena itu, peranan warga negara dlm keikutsertaan dlm politik terlihat dr sikap partisipatif yg ditunjukkan dengan-cara aktif, tak cuma mendapatkan kondisi dgn semestinya atau condong pasif. Masyarakat menyadari bahwa dirinya memiliki hak & keharusan selaku warga negara Pada dasarnya sebagai warga negara, masyarakat pastinya mempunyai hak & keharusan. Hak merupakan sesuatu yg sepantutnya atau sepantasnya didapatkan, sedangkan keharusan merupakan sesuatu yg sepatutnya atau selayaknya dilakukan. Kesadaran akan hak & kewajiban yg dimiliki mendorong inisiatif seseorang maupun kelompok untuk ikut serta dlm aspek politik atau penyelenggaraan suatu negara. Masyarakat dengan-cara sadar mendapatkan atau menolak kebijakan politik pemerintah Masyarakat dengan-cara demokatis, berhak untuk memastikan sikap dlm politik atau penyelenggaraan suatu negara. Sikap yg dimaksud yaitu bagaimana penduduk menanggapi adanya kebijakan politik pemerintah yg merupakan bagian penting dr suatu negara. Respon yg diberikan dilandasi dgn kesadaran penduduk . Kesadaran sikap mampu berupa mendapatkan maupun menolak kebijakan politik pemerintah yg berlaku. Masyarakat mampu memakai hak & menuntut tanggung jawabnya sebagai warga negara Negara dengan-cara fundamental, mempunyai tanggungjawab terhadap warga negaranya. Sehingga warga negara memilik hak, yg merupakan sesuatu yg sepatutnya ditemukan. Hak yg dimaksud adalah hak tanggung jawab yg sepatutnya didaptakan oleh warga negara. Masyarakat tak begitu saja mendapatkan nasibnya & kondisi hidupnya Adanya sikap kritis yg berkembang dlm diri masyarakat yg kemudian mendorong penduduk tak condong statis atau apatis dlm mendapatkan nasib maupun kondisi hidupnya selaku warga negara, jikalau tak sesuai penduduk bisa melakukan aneka macam aksi maupun tindakan. Keseluruhan ciri yg telah disebutkan di atas memperlihatkan adanya niatan serta langkah-langkah yg didasari kesadaran penduduk selaku warga negara. Partisipasi politik oleh penduduk yg dideskripsikan di atas mempunyai tingkatan yg luas yaitu pada tingkat nasional atau terkait erat dgn negara. Secara fundamental, karakteristik atau ciri-ciri budaya politik ini terlihat pada kehidupan politik yg kompleks dgn jangkauan yg relatif luas. Contoh Budaya Politik Partisipan Contoh budaya politik partisipan yg dijumpai dlm kehidupan masyarakat, antara lain Menyaksikan debat kandidat pemimpin untuk mengetahui kualitas, visi & misi para kandidat pemimpin politik & memutuskan mana calon yg akan diseleksi dlm pilpres nanti Menentukan opsi calon yg akan dipilih lazimnya mengakibatkan kebingungan dlm pandangan public, alasannya belum terang nya bagaimana keunggulan, persepektif pemikiran, maupun visi misi calon. Sehingga lazimnya dlm media massa televisi disajikan acara debat calon terkait. Dalam hal ini terlihat masyarakat mampu ikut serta dlm politik, selaku pertimbangan dlm memastikan calon yg akan dipilih. Menyumbangkan pemikiran lewat media untuk mendiskusikan kebijakan politik yg dibuat oleh pemerintah Partsipasi warga negara dlm politik mampu ditunjukkan melalui perspektif pemikiran lewat media, misalnya mengantarkan tulisan ke redaksi surat kabar yg berisikan diskusi atau pemikiran maupun kritisi kepada kebijakan politik pemerintah. Aksi ikut turun ke jalan agresi untuk menyuarakan pendapat Partisipasi warga negara dgn aksi turun ke jalan memperlihatkan sikap atau sikap yg umumnya condong kontra terhadap politik partisipan yg berlaku atau penyelenggaraan negara yg tak sesuai. Sehingga keberadaan rakyat dlm hal ini sepenuhnya mengambarkan kepedulian. Ikut menandatangani petisi online sebagai serpihan dr partisipasi politik lewat media online Pada masa sekarang ini, partisipasi masyarakat banyak ditunjukan lewat petisi online, dimana masyarakat dapat menyumbangkan suaranya dlm menolak atau mendukung suatu kebijakan. Bahkan tak jarang adanya petisi ini pula di sokong oleh bermacam-macam kebijakan yg mengembangkan pemerintahan. Datang ke TPS untuk mencoblos tatkala pemilu Partisipasi warga negara dlm hal politik paling mayoritas terlihat tatkala penyeleksian lazim berlangsung. Antusias penduduk kepada perpolitikan cukup terlihat. Suara dr penduduk sungguh berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Komplain pada pemerintah tatkala akad pemilu tak ditepati Janji pemilu biasanya disampaikan ketika kampanye berlangsung, kemudian sehabis terpilih jikalau yg dijanjikan tak sesuai dgn kenyataan yg berlangsung, adanya langkah-langkah atau perbuatan dr masyarakat yg cenderung menolak atau menuntut yg sudah dijanjikan. Kesimpulan Dari penjelasan, dpatlah dibilang bahwa budaya politik yaitu semua korelasi sosial yg berkaitan dgn logika atau anggapan & memiliki hubungan dgn terwujudnya aturan, kewenangan atau kekuasaan. Budaya politik merupakan salah satu mata pelajaran yg diajarkan dlm bahan IPS yg menawarkan bahasan perihal sosiologi & ppkn kepada pola sikap yg berulang-ulang serta terencana dlm kehidupan penduduk . Budaya politik dlm pelaksanaannya berhubungan bersahabat dgn penyelenggaraan manajemen negara, pemerintahan di bidang politik, kaidah hukum yg berlaku, serta norma kebiasaan yg dimaknai, ditaati serta dilaksanakan oleh seluruh anggota penduduk . Budaya politik pula mampu diartikan selaku suatu tata cara nilai bersama yg teratur pada suatu masyarakat yg memiliki kesadaran sarat untuk ikut serta dlm pengambilan keputusan bersama, serta penentuan kebijakan publik untuk masyarakat dengan-cara menyeluruh. Demikianlah serangkain postingan yg sudah kami tuliskan dengan-cara lengkap pada segenap pembaca terkait dgn pemahaman budaya politik partisipan menurut para andal, ciri-ciri, & umpamanya dlm banyak sekali bidang kehidupan di penduduk . Semoga materi ini bisa memperlihatkan wawasan serta menambah rujukan mata pelajaran. Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Sejauh ini, istilah toleransi selalu mengacu kepada sikap peaceful coexistance hidup berdampingan secara damai antarsesama kelompok masyarakat yang terikat dalam nilai-nilai, norma, budaya dan juga keyakinan yang justru beragam dan berbeda-beda. Dalam sebuah masyarakat yang heterogen seperti Indonesia, toleransi merupakan pilihan yang cerdas dalam hal memperkuat solidaritas kebangsaan dan kenegaraan, sehingga praktek-praktek perkembangan peradaban manusia akan lebih mudah terukur, tertata dan terkonsolidasi secara matang. Sikap intoleran dalam sebuah masyarakat yang heterogen justru pilihan yang naif, sempit, picik dan mudah sekali mendistorsi nilai-nilai budaya yang baik dalam masyarakat menjadi kekuatan arogansi sektoral, klaim kebenaran sepihak, kebencian yang meluas sehingga masyarakat jumud dan teralienasi dari umumnya berkait dengan budaya dan nilai-nilai beragam yang berkembang dalam sebuah masyarakat, sehingga bentuk penerimaan akan budaya, nilai, norma dan keyakinan yang demikian beragam dalam sebuah masyarakat sudah barang tentu cenderung mudah terwujud. Ini dikarenakan bahwa Indonesia sebagai masyarakat heterogen sudah sama-sama sadar, bahwa toleransi dalam hal budaya, keyakinan atau agama sudah sejak dahulu ada dan dihidupkan. Tidak ada persoalan dalam hal toleransi budaya, karena masing-masing pihak menyadari bahwa setiap penerimaan terhadap perbedaan dalam konteks sosial adalah suatu hal yang tak terbantahkan. Saya kira, sejauh ini, bangsa Indonesia masih terus merawat toleransi dalam soal budaya dan agama, hanya saja toleransi dalam perbedaan politik masih terus mencari bentuknya sendiri karena kompleksitas nilai dan budaya ternyata belum sepenuhnya mampu menerima setiap perbedaan politik, walaupun politik telah mengikat setiap perbedaan budaya kedalam satu sistem hukum yang disepakati tentu menyadari, bahwa bentuk penerimaan masyarakat dalam hal perbedaan cara pandang mereka terhadap dunia politik, justru seringkali memicu “gesekan” karena lekatnya nilai-nilai kepentingan atau keyakinan? yang selalu dikedepankan oleh masing-masing pihak. Padahal, toleransi politik diperlukan sebagai bentuk penghormatan dan ketaatan kepada sistem hukum yang berlaku yang telah mempersatukan setiap elemen perbedaan, baik budaya, nilai, norma atau agama kedalam satu ikatan politik yang terangkum dalam diktum hukum dan perundang-undangan. Perbedaan cara pandang terhadap politik tentunya tidak bisa dirujuk oleh sistem nilai, budaya atau agama yang dianut oleh masyarakat manapun, tetapi politik dalam ranah publik justru diikat oleh kesamaan dalam hal sistem hukum dan undang-undang. Ikatan politik yang termanifestasikan dalam kesamaan hukum pasti akan dibahasakan secara sama dan seragam sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Oleh karena itu, politik yang bersifat publik, orang tidak lagi merujuk kepada kebudayaan masing-masing yang antara satu sama lain berbeda, tetapi merujuk kepada satu postulat hukum yang telah disepakati bersama. Maka akan sangat rancu kemudian jika perbedaan pandangan politik dibenturkan dengan salah satu budaya yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Misalnya, seseorang yang orientasi politiknya adalah A, tetapi ditolak oleh sekelompok orang dengan merujuk kepada nilai-nilai atau keyakinan yang sesuai dengan budaya atau keyakinan yang mereka miliki justru bertentangan dengan hukum yang telah disepakati. Disinilah saya kira, perlu ada toleransi politik yang check point-nya berangkat dari sebuah kenyataan bahwa politik diikat dalam sebuah konsekuensi sistem dan aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat, bukan oleh nilai-nilai budaya yang ada. Dinamika politik mutakhir di negeri ini, justru ditandai oleh kenyataan bahwa toleransi politik yang semestinya mudah dijalankan malah terbentur oleh tembok kokoh bernama budaya dan agama. Politik tidak lagi menjadi ikatan-ikatan yang merekatkan perbedaan yang ada tetapi memecah belah struktur masyarakat sehingga nilai-nilai, budaya dan keyakinan yang dahulunya senantiasa hidup berdampingan dalam kontruksi budaya toleransi justru memisahkan diri, memudar, menjadi serpihan-serpihan arogansi dan kebencian. Maka, seakan-akan yang timbul adalah sikap intoleran yang selalu dituduhkan masing-masing pihak ke pihak lainnya, padahal sejatinya toleransi budaya itu tetap terjaga yang rapuh dan perlu dibenahi hanyalah ketiadaan toleransi dalam hal politik. Para elit dan penguasa yang seharusnya mampu menjadi rujukan masyarakat soal toleransi politik, justru seakan tak berdaya malah tanpa disadari ikut menjadi pihak yang intoleran soal politik yang terus meninggi di era saat ini tidak cukup hanya diselesaikan dengan beragam adagium soal kebangsaan, kebhinekaan atau keberagaman yang hanya didengungkan dan kuat pada level kata-kata, himbauan atau aksi “sepihak” dari mereka yang memiliki kepentingan, tetapi harus diperkuat oleh kesadaran masing-masing pihak bahwa politik secara publik justru mengikat setiap perbedaan apapun dalam kesamaan hukum. Artinya, bahwa para penguasa dan aparat penegak hukum justru harus menjadi benteng utama dan terakhir dalam memberikan rasa keadilan yang sama terhadap seluruh masyarakat. Nuansa keberpihakan atau kesan “tebang-pilih” soal penegakan hukum justru akan menghambat proses toleransi politik itu demikian, toleransi politik bukan berarti bersikap akomodatif terhadap penyelewengan hukum maupun politik. Jika toleransi budaya selalu mengedepankan sikap penerimaan dalam banyak perbedaan dan keragaman dengan tujuan mempererat sosialitas dan solidaritas kebangsaan dan kenegaraan, maka toleransi politik berarti mampu menerima setiap perbedaan pilihan politik yang ada, tanpa harus dibenturkan dengan nilai atau budaya masyarakat. Nilai dan budaya dalam suatu masyarakat melebur dalam sebuah ikatan politik yang saling menghargai dan menghormati terhadap pilihan politik masing-masing dan diatur serta dijamin oleh hukum dan perundang-undangan. Oleh karenanya, penegakkan hukum yang seadil-adilnya merupakan prasyarat terbangunnya toleransi politik sekaligus toleransi budaya yang saat ini tengah menjadi isu di tengah-tengah politik juga berarti mampu menjaga dan menghormati setiap dinamika sosial-politik yang ada tanpa harus mempertegas “perbedaan” antara “kita” dan “mereka”. Menghargai dan menghormati setiap pilihan politik atau orientasi politik masing-masing justru semakin mempertegas makna dari sifat toleransi. Jangankan soal pilihan politik, soal agama dan keyakinan walaupun berimplikasi terhadap pilihan politik, tetap harus dijaga, dihormati dan bila perlu dilindungi. Lagi pula, pilihan politik seseorang sangat berkait erat dengan keyakinan dan ideologi yang dianut, sehingga upaya-upaya seperti apapun termasuk pemaksaan, intimidasi atau iming-iming yang mengarahkan pilihan politik seseorang tidak akan merubah keyakinan pilihan politik seseorang. Jadikanlah momen Pilkada kali ini sebagai bentuk ekspresi toleransi, dalam hal budaya dan juga politik. Wallahu a'lam bisshawab Lihat Politik Selengkapnya Berbicara tentang dunia politik tentunya menjadi hal yang menarik sekaligus menjemukan bagi sebagian orang. Dunia politik menarik karena di dalamnya terjadi berbagai perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik yang tentunya mempengaruhi pengaturan mengenai berbagai sektor kehidupan masyarakat sekaligus pendayagunaan sumber daya bangsa demi hajat hidup orang banyak. Maka dari itu, mempelajari politik seringkali merupakan suatu opsi bagi kita untuk dapat lebih memahami bagaimana suatu negara berjalan dengan dalam politik, ada banyak hal yang dapat dipelajari dan menjadi turunannya. Misalnya saja contoh hak asasi politik, manuver politik, unsur-unsur politik, tahap pembentukan kebijakan publik, dan lain sebagainya. Dalam kesempatan yang indah ini, kita akan secara lebih khusus membahas mengenai salah satu produk politik, yaitu budaya politik, terutama contoh dari budaya politik toleransi di Indonesia. Apa itu budaya politik? Bagaimana penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari? Tetap simak pembahasan dan Komponen Budaya PolitikSebelum kita secara lebih jauh membahas mengenai contoh budaya politik toleransi di Indonesia, alangkah lebih baiknya jika kita terlebih dahulu memahami apa itu budaya demokrasi. Dalam KBBI, budaya memiliki arti yaitu suatu hasil pemikiran atau akal budi atau adat kebiasaan tertentu yang memiliki pengaruh besar bagi kehidupan manusia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata politik memiliki arti yaitu pengetahuan atau hal yang memiliki keterkaitan dengan kenegaraan atau ketatanegaraan. Secara etimologis istilah, kata politik itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata politeia’ yang asal mula katanya yaitu polis’ dan teia’. polis’ memiliki arti yaitu kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri negara, sedangkan kata teia’ yang memiliki arti urusan. Dari pengertian ini, salah satu definisi paling populer mengenai politik yaitu suatu rangkaian dari dasar, prinsip, keadaan, cara, jalan, dan alat yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang dikehendaki oleh suatu kedua pengertian yang telah disebutkan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa budaya politik adalah suatu aspek politik dari nilai-nilai yang berkembang di tengah masyarakat yang merupakan hasil pemikirannya, yaitu pengetahuan, takhayul, adat istiadat, dan mitos. Budaya politik ini menjadi alasan rasional untuk menyaring adanya nilai-nilai dan norma lain. menurut Parsons dan Shils, setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi komponen dari budaya politik, yaitu seperti berikut iniOrientasi Kognitif pengetahuan tentang keyakinan pada politik, dan segala hal yang melekat padanyaOrientasi Evaluatif keputusan dan opini mengenai objek-objek politik yang melibatkan standar nilai dan perasaanOrientasi Afektif perasaan terhadap tatanan politik, peran, dan para pelaksana politik di dalam suatu struktur Budaya PolitikTerdapat beberapa jenis budaya politik yang kita kenal di dalam dunia perpolitikan. Budaya politik apabila ditinjau dari partisipasi atau keikutsertaan politiknya menurut Gabriel Almond dapat dibagi menjadi tiga, yaitu seperti di bawah iniParokial tingkat keikutsertaan masyarakat dalam politik rendah dikarenakan faktor kognitif atau pengetahuanKaula tingkat partisipasi masyarakat dalam politik sudah relatif maju namun masih agak pasifPartisipan tingkat keikutsertaan dan kesadaran politik masyarakat sudah sangat tinggi sehingga kehidupan politik lebih politik partisipan sangat terlihat di Indonesia. ada banyak ciri-ciri budaya politik partisipan yang dapat kita temui. Selain ditinjau dari tingkat keikutsertaan masyarakat dalam politik, budaya politik juga dapat digolongkan berdasarkan sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat dalam menyikapi dunia politik. Berikut ini merupakan jenis-jenis budaya politik berdasarkan sikap masyarakatMilitan dalam budaya ini, perbedaan pendapat tidak dipandang sebagai usaha mencari alternatif, tapi sebagai sesuatu yang buruk. Apabila krisis terjadi, kambing hitam segera pusat pemikiran budaya ini yaitu masalah atau ide yang menjadi penyelesaian masalah harus dinilai dengan Absolut menekankan pada nilai dan kepercayaan yang dianggap sempurna sehingga tidak dapat diubah oleh siapapun. Ia cenderung kaku dan tidak dapat Akomodatif mungkin menerima perubahan selagi perubahan itu tidak bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di tengah dari Budaya Politik Toleransi di IndonesiaSeperti yang telah disebutkan sebelumnya, budaya politik toleransi lebih mengedepankan pada permasalahan yang dihadapi oleh negara dan ide-ide seperti apa yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut yang harus lebih diperhatikan. Dalam budaya politik seperti ini, negara dan perangkat pelaksana perpolitikan lebih berupaya untuk mencari kesepakatan bersama yang wajar, yaitu senantiasa terbuka untuk setiap kerja sama. Sikap netral atau kritis terhadap ide bukannya curiga menjadi karakteristik utama dari budaya politik budaya politik ini tentunya cocok dengan iklim gotong royong dan banyaknya sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Pencarian konsensus yang wajar tentunya menjadi satu ciri budaya politik toleransi yang paling bersesuaian dengan unsur-unsur budaya demokrasi. selain ciri tersebut, budaya politik juga memiliki ciri yang lain, yaitu mengutamakan mufakat untuk pengambilan keputusan, bersikap objektif dalam memandang setiap permasalahan, dan menggunakan prosedur yang baik untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Lantas, seperti apakah tepatnya pelaksanaan budaya politik toleransi di dalam keseharian segenap rakyat Indonesia? agar pembaca lebih memahami pelaksanaan budaya politik toleransi, di bawah ini penulis sampaikan uraian lebih lanjut mengenai contoh budaya politik toleransi di Indonesia1. Terbukanya Peluang Bekerja Sama di Berbagai BidangSeperti yang telah disebutkan sebelumnya, budaya politik toleransi bersikap sangat terbuka di dalam berbagai bidang. Maka dari itu, untuk pengadaan kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan menjadi hal yang biasa di dalam budaya politik ini. Contoh nyata dari peluang bekerja sama yang tinggi yaitu adanya kebijakan dari pemerintah untuk mengadakan kerja sama di bidang pendidikan dengan mengadakan pertukaran pelajar antara sekolah di luar negeri dengan pelajar Indonesia. hal seperti ini tentunya dapat membantu pencapaian tujuan pembangunan nasional dengan lebih cepat. Contoh lainnya yaitu banyaknya investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia sehingga tenaga kerja Indonesia banyak terserap dan menyelesaikan permasalahan Tingkat Diskriminasi yang Semakin MenurunBudaya politik toleransi memandang perbedaan sebagai suatu berkah untuk mendapatkan berbagai solusi atas segala permasalah dari segala sudut pandang. Maka dari itu, di dalam masyarakat dengan budaya politik toleransi, tingkat diskriminasi akan semakin menurun. Yang dimaksud dengan diskriminasi sendiri yaitu pembedaan perlakuan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap sesama warga negara entah berdasarkan warna kulit, golongan, suku, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, agama, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Dunia dengan diskriminasi tentunya tidak diinginkan oleh siapapun karena adanya keterbatasan di sana sini. Tidak seharusnya terjadi pembedaan perlakuan karena hal ini bertentangan dengan Pancasila sila Toleransi yang Tinggi dalam Kehidupan Berbangsa dan BernegaraSalah satu ciri terbesar dari budaya politik toleransi tentu kata toleransi itu sendiri. Sikap toleransi adalah suatu sikap yang menghargai atau saling menghormati satu sama lain. di dalam masyarakat dengan budaya politik toleransi, sikap saling menghormati di tengah perbedaan dalam hal apapun tentunya begitu tinggi. misalnya kegiatan keagamaan yang tetap menjaga ketertiban lingkungan atau kegiatan gotong royong lingkungan yang merangkul semua Pengawasan Jalannya Pemerintahan oleh MasyarakatKeterbukaan dalam budaya politik toleransi juga begitu terasa di sisi penyelenggaraan pemerintahan. Rakyat dapat dengan bebas mengawasi jalannya pemerintahan oleh pemerintah. Pemerintahpun harus memiliki keterbukaan akses informasi agar masyarakat dapat dengan mudah mengawasi pemerintah. Mengawasi di sini bukan hanya melihat jalannya pemerintahan, tapi dapat juga berarti rakyat memberikan saran dan kritik yang baik demi majunya negara dan lurusnya Musyawarah untuk Mufakat dalam Pengambilan KeputusanSeperti yang telah dikatakan sebelumnya, di dalam budaya politik toleransi, pengambilan konsensus atau keputusan bersama merupakan hal yang utama dalam hal pengambilan keputusan untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Konsensus hanya akan diperoleh secara adil dengan adanya musyawarah. Musyawarah untuk penyelesaian masalah hanya akan berhasil jika mufakat konsensus atau keputusan bulat telah diperoleh. Contoh nyata musyawarah yang dapat kita temui yaitu musyawarah pemilihan ketua RT Rukun TetanggaUraian penjelasan yang telah disampaikan di atas merupakan pemaparan mengenai materi contoh budaya politik toleransi di indonesia. pada dasarnya, memang terdapat berbagai perbedaan di antara budaya politik yang satu dengan budaya politik lainnya. Memahami budaya politik menjadi penting di tengah kemelut dunia perpolitikan Indonesia. dengan memahami budaya politik tersebut, maka kita menjadi dapat bersikap sesuai dengan budaya politik yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia tanpa harus terseret oleh dinamika dunia politik yang seringkali membingungkan kita mana yang benar dan mana yang salah. Demikian, lebih bijaklah dalam bersikap dan sampai jumpa dalam kesempatan yang lain. semoga sukses selalu bagi pembaca. Pengertian Politik Partisipan Politik Partisipan adalah orang yang ikut berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Budaya politik dalam suatu masyarakat tidaklah lahir dengan sendirinya. Orientasi pendidikan politik yang menimbulkan kesadaran dan juga partisipasi politik tentu akan ikut mewarnai budaya politik yang lahir. Oleh karena itu, rangkaian budaya politik lebih baik menuju ke tingkat yang mapan budaya partisipasi yang sesuai dengan etika dan norma-norma dalam masyarakat suatu negara. Miriam Budiardjo sendiri mengatakan pada buku hasil tulisannya yang berjudul "Dasar-Dasar Ilmu Politik" bahwa partisipasi politik merupakan salah satu kegiatan seseorang dalam partai politik Partisipasi politik yang meliputi seluruh aktivitas seseorang untuk turut serta di dalam proses pemilihan para pemimpin politik dan juga turut serta secara tidak langsung maupun langsung dalam penetapan kebijaksanaan umum, serta juga penetapan kebijakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi rakyat dalam pembangunan nasional mutlak diperlukan. Untuk mencapai sarana tersebut, dibutuhkan sebuah wadah untuk bisa menyampaikan aspirasi rakyat sehingga bisa menyalurkan gagasan dan prakarsanya dalam pembangunan nasional. Organisasi sosial politik dan kemasyarakatan merupakan sarana untuk menyalurkan pendapat, aspirasi dan dukungan terhadap program pembangunan yang sedang dijalankan. Selain itu, organisasi ini diharapkan pula dapat menjadi media yang handal bagi proses pembinaan rakyat sebagai warga negara yang baik. Bentuk-bentuk Budaya Partisipan Partisipan politik adalah penentuan sikap dan keterlibatan setiap individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka mencapai cita-cita bangsanya. Bentuk-bentuk partisipan politik yang terjadi di berbagai negara dapat dibedakan dalam kegiatan politik yang berbentuk konvensional dan non konvensional. Menurut Almond, bentuk-bentuk politik dibedakan A. Konvensional Pemberian suara voting Diskusi kelompok Kegiatan kampanye Membentuk dan bergabung dalam ke- lompok kepentingan Komunikasi individual dengan pejabat politik/administratif Pengajuan petisi Konvensional Demokrasi Konfrontasi Mogok Tindak kekerasan politik terhadap pemboman, harta benda, perusakan, serta juga pembakaran Tindak kekerasan politik terhadap manusia penculikan, pembunuhan Perang gerilya/revolusi C. Budaya politik yang tidak sesuai dengan semangat pembangunan politik bangsa. Seiring dengan berkembangnya kesadaran politik, suatu warga negara dalam negara maka akan membantu negara tersebut dalam pembangunan politik bangsa. Kesadaran politik menjadi penting dalam kehidupan kenegaraan, mengingat tugas-tugas negara menyeluruh dan kompleks. Tetapi dalam kenyataannya, terdapat budaya politik warga negara yang tidak sesuai dengan semangat pembangunan politik bangsa sehingga menghambat terwujudnya tujuan dari bangsa dan negara. Adapun contoh budaya politik yang bertentangan dengan semangat pembangunan politik bangsa antara lain Terjadi demonstrasi yang dapat mengganggu ketentraman umum. Timbulnya konflik di berbagai wilayah yang dipicu oleh adanya perbedaan dan ketidakadilan. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok tertentu. Aksi mogok oleh elemen masyarakat. Berbagai macam tindak pelanggaran hak asasi manusia. D. Budaya politik partisipan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara Bila dihubungkan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara, partisipasi politik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab negara yang berkesadaran politik tinggi dan baik. Contoh budaya politik partisipan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara antara lain Menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Menciptakan disiplin dalam segala aspek kehidupan. Berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan. Menggunakan hak pilih dengan sebaik baiknya. Bermusyawarah untuk menyelesaikan segala permasalahan. Taat dan patuh pada aturan yang berlaku. Adapun contoh lain dari budaya politik partisipan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara antara lain sebagai berikut Kritis memilih partai politik, anggota parlemen DPD, dan juga DPR atau DPRD. Sikap kritis dalam pemilu juga harus diarahkan pada partai politik, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota legislatif, mulai dari tingkat pusat sampai dengan kabupaten/kota. Kritis memilih presiden dan juga wakil presidenKritisme atas pemilihan presiden serta juga wakil presiden agar para wakil dan juga presiden lebih menekankan pada kualitas diri calon yang akan dipilih tersebut, baik itu dari segi visi kebersihan dari praktik korupsi, maupun kenegaraan, kolusi kredibilitas moral, amanah, kapabilitas, dan nepotisme. Oleh karena itu, masyarakat pemilih perlu mengetahui terlebih dahulu track record calon presiden dan wakil presiden. Kritisme dalam mewujudkan pemilu Luber dan Jurdil Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur Adil Pemilu yang Luber dan Jurdil merupakan suatu harapan dari segenap rakyat Indonesia sekaligus juga merupakan salah satu perwujudan dari pemilu yang demokratis. Oleh karena itu, sikap kritis dari pemilih dan warga negara Indonesia sangat diperlukan untuk mewujudkan pemilu yang Luber dan Jurdil. Untuk itu diperlukan persyaratan minimal, di antaranya sebagai berikut A. Peraturan perundangan yang mengatur pemilu harus tidak membuka peluang bagi terjadinya kecurangan ataupun menguntungkan satu atau beberapa pihak tertentu. B. Peraturan pelaksanaan pemilu yang memuat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemilu harus tidak membuka peluang bagi terjadinya kecurangan ataupun menguntungkan satu atau beberapa pihak tertentu C. Badan/lembaga penyelenggaraan maupun panitia pemilu baik di tingkat pusat maupun daerah harus bersifat mandiri dan independen. D. Partai politik peserta pemilu memiliki kesiapan yang memadai untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. E. Lembaga/organisasi/jaringan pemantau pemilu harus terlibat aktif dalam suatu proses tahapan pemilu, dan lain-lain.

jelaskan perbedaan budaya politik partisipan dengan budaya politik toleransi